Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
"Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah."
"Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Presiden untuk semua yang ditemukan dan semua rekomendasi untuk stakeholder terutama Pemerintah, Kemenpora, Kemenkes dalam 124 laporan halaman," imbuhnya.
PSSI menjadi salah satu yang disebut oleh Mahfud MD sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Pulang Kampung, Boaz Solossa Dilepas PSS Sleman ke Persipura Jayapura
"Bertanggung jawab itu pertama berdasarkan pada aturan-aturan resmi."
"Yang kedua berdasarkan moral," sambungnya.
Mahfud menjelaskan bahwa seharusnya keselamatan masyarakat harus lebih tinggi kedudukannya dari hukum.
"Tanggung jawab berdasarkan aturan itu tanggung jawab hukum. Tapi hukum sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi," kata Mahfud.
"Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang ada."
"Ini sudah terjadi keselamatan rakyat terinjak-injak," tambahnya.
Meski begitu, Mahfud menyerahkan tanggung jawab moral kepada kesadaran masing-masing individu.
"Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," ujarnya.
Mahfud mengatakan bahwa catatan-catatan tersebut sudah disampaikan kepada Jokowi.
TGIPF pun kini menyerahkan hasil investigasi tersebut kepada Polri untuk ditindaklanjuti.
"Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana dalam kasus ini."
"TGIPF punya banyak temuan untuk didalami Polri," pungkasnya.
Baca Juga: Shin Tae-yong Ancam Bakal Mundur dari Timnas Indonesia, Jokowi: Jangan Sampai ke Mana-mana Dulu