Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLANAS.COM - PSSI tak konsisten bersikap pada pemerintah, menolak mundur padahal mengangguk saat dibangunkan training center.
PSSI bisa dibilang memasang standar ganda saat dihadapkan dengan pemerintah Republik Indonesia, terutama jika melihat momen setelah Tragedi Kanjuruhan.
PSSI kehilangan kepercayaan publik setelah bersikeras tak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 134 orang.
Teranyar, PSSI menolak permintaan mundur sebagaimana rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Sebagai latar belakang, TGIPF merupakan tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan.
TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menyimpulkan PSSI sebagai lembaga yang tidak profesional dan tidak memahami tanggung jawab.
Oleh karena itu, TGIPF meminta ketua umum PSSI Mochamad Iriawan dan segenap Exco PSSI untuk mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral.
Pemerintah juga mengancam tak akan mengeluarkan izin Liga 1 andai PSSI tak segera menggelar KLB untuk mengganti kepengurusan.
Namun, PSSI mengeluarkan "jurus" lama bahwa KLB hanya bisa digelar jika terdapat permintaan dari voter (anggota PSSI), bukan paksaan dari pihak luar.
"Kalau yang menyuruh mundur ini voter, maka memenuhi syarat sesuai dengan statuta yang dijalankan," ujar anggota Exco Ahmad Riyadh (20/10/2022).
"Sampai hari ini voter tidak ada yang mengusulkan mundur," tegasnya.
Bisa disimpulkan, PSSI yang dipimpin Mochamad Iriawan telah membangkang dari apa yang diperintahkan pemerintah.
Sikap itu terasa ironis, mengingat PSSI sebelumnya sangat bergantung pada pemerintah.
Shin Tae-yong pernah mengungkap penyelenggaraan training camp timnas Indonesia di luar negeri bisa digelar berkat uang hasil pajak.
Itu berarti, PSSI mengandalkan kucuran APBN untuk timnas Indonesia, yang saat ini sedang berlatih di Turki.
Selain itu, Mochamad Iriawan sempat dengan bangga mengumumkan kesediaan pemerintah membangun training center untuk timnas Indonesia.
Baca Juga: Bersama FIFA dan AFC, PSSI Ikuti Rapat Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia
Pada Agustus silam, Presiden Jokowi memanggil Iriawan dan Menpora Zainudin Amali untuk mengumumkan pembangunan training center di Ibukuta Negara Nusantara.
"Kalau sudah bicara, federasi setuju, gak ada lagi tawar-menawar (jumlah/tempat lapangan latihan)," ujar Iriawan (3/8/2022).
"Sudah dapat tanah 50 hektar itu sudah luar biasa," sanjung Iriawan.
Lebih dari itu, PSSI juga meminta bantuan pemerintah untuk merealisasikan penerapan VAR di Liga 1.
Sekali lagi bisa disimpulkan, pengurus PSSI hanya mau mengangguk apabila diuntungkan oleh kebijakan pemerintah.