Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Jordi Amat-Sandy Walsh Tinggal Ambil Sumpah, Berkas Naturalisasi Shayne Pattynama Baru Sampai DPR

Unggul Tan Ngasorake - Selasa, 20 September 2022 | 18:50 WIB
Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh mengikuti sesi rapat secara virtual bersama DPR pada 29 Agustus 2022.
MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM
Dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh mengikuti sesi rapat secara virtual bersama DPR pada 29 Agustus 2022.

BOLANAS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan restu kepada pemerintah untuk menaturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat.

Angin segar datang dari proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia di Eropa.

Saat ini DPR telah menyetujui permohonan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh.

Kepastian tersebut didapat dari Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022).

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, yang memimpin jalannya rapat memastikan keduanya mendapat lampu hijau untuk dinaturalisasi.

Baca Juga: Thomas Doll Gigit Jari, Keinginan Reuni dengan Mantan Klub Gagal Terwujud Gara-gara Hal Ini

"Sesuai dengan pembahasan Komisi III dan Komisi X memutuskan menyetujui pertimbangan kewarganegaraan RI kepada Jordi Amat dan Sandy Walsh," kata Lodewijk Freidrich Paulus.

Meski sudah mendapat restu DPR, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat masih belum rampung.

Lodewijk menjelaskan bahwa masih ada beberapa proses yang harus dilalui oleh keduanya.

Usai mendapat restu dari DPR, kini naturalisasi Sandy dan Jordi harus menuggu surat keputusan dari Presiden Joko Widodo.

Editor : Nungki Nugroho
Sumber : PSSI.org
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.