Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Lebih Parah dari Chelsea, Statemen Persija Usai Dapat Hukuman Embargo Transfer

Najmul Ula - Rabu, 3 April 2024 | 16:00 WIB
Logo Persija Jakarta.
Bolanas.com
Logo Persija Jakarta.

Pelatih Frank Lampard pun diharuskan mengandalkan pemain akademi seperti Mason Mount dan Tammy Abraham, karena tak bisa belanja pemain.

Jika Chelsea hanya dihukum dua periode, Persija mendapat palu godam lebih berat, yaitu tiga periode.

Jika tak ada banding, Persija tak bisa mendaftarkan pemain pada bursa transfer awal dan tengah musim Liga 1 2024/25, serta pada awal musim 2025/26.

Artinya, klub kesayangan The Jakmania baru bisa berbelanja pemain lagi pada Januari 2026!

Prospek tersebut terasa seperti kiamat bagi Thomas Doll, yang sedang kesulitan di Liga 1 musim ini.

Direktur utama Persija, Ambono Janurianto, segera berjanji akan membereskan masalah tersebut.

"Kami akan menyelesaikan kewajiban dengan klub terkait dalam waktu dekat," demikian pernyataan Ambono di laman resmi klub.

"Sebelum bursa transfer dibuka," tegasnya.

Baca Juga: Bek Timnas Thailand Kembali, Asnawi Mangkualam Cuma Kebagian Peran Figuran di Port FC

Patut dipertanyakan mengapa pihak Persija baru bersuara setelah situasi ini viral di media sosial.

Padahal, Persija sudah mendapatkan hukuman sejak Januari silam, yang berarti tindakan hukum bisa dilakukan sejak detik itu.

Melihat Chelsea baru berhasil memenangi banding 10 bulan setelah vonis, rasanya The Jakmania menatap aura pesimistis pada bursa transfer terdekat. 

Baca Juga: Efek Liga 1 Tertunda, PT LIB Siap Kucurkan Subsidi untuk Klub yang Merugi

Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor : Najmul Ula
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.