BOLANAS.COM - PSSI menggulirkan rencana memulai Liga 1 2022/23 ada 7 November, pemerintah mematok syarat harus terjadi perubahan signifikan di tubuh PSSI.

PSSI terancam tak akan mendapat izin menggelar Liga 1 2022/23 andai Mochamad Iriawan masih bercokol sebagai ketua umum.

Liga 1 2022/23 yang sedang dipuncaki Borneo FC saat ini terhenti di pekan ke-11 akibat Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu.

Merujuk rekomendasi TGIPF pada Presiden Joko Widodo, Liga 1 2022/23 sulit dilanjutkan jika PSSI masih "dikuasai" orang yang sama.

Baca Juga: Istana Minta Iwan Bule Enyah, Ketum PSSI Masih Eksis di Pelepasan Timnas U-20 dan Pamer 'Kemesraan' dengan STY

Sebelumnya, terdapat rencana menggulirkan lagi Liga 1 pada 7 November, atau lima pekan setelah Tragedi Kanjuruhan.

Anggota Exco PSSI, Yoyok Sukawi, mengungkap rencana itu akan dimulai dengan pembatasan penonton.

"Tanggal 7 November itu mulai kick off pertama," ujar Yoyok yang juga CEO PSIS Semarang (16/10/2022).

"Nanti uji coba pertandingan dengan penonton dikelompokkan di berbagai venue."

Baca Juga: PSSI Jalin Komunikasi dengan 2 Klub Raksasa Eredivisie, Indra Sjafri Dorong Pemain Indonesia Merantau ke Belanda

"Tanggal 25 atau 26 (November) targetnya kompetisi kembbali full penonton 100 persen," terangnya.

PSSI harus mencermati poin enam kesimpulan laporan TGIPF sebelum berencana memulai kompetisi.

Poin tersebut menyiratkan pemerintah tak akan menggubris permohonan izin Liga 1 jika PSSI belum menggelar Kongres Luar Biasa.

KLB tersebut merupakan mekanisme organisasi PSSI untuk mengganti ketua umum, mengingat pemerintah tak bisa memaksa mundur ketum petahana.

"Pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)," demikian tulis TGIPF (14/10/2022).

Istimewa

Rapat pertama Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mencari akar masalah Tragedi Kanjuruhan

"Untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan."

Apabila KLB tersebut tak kunjung dilaksanakan, atau terlaksana tetapi tak terjadi perubahan signifikan, pemerintah tak mau memberi izin.

"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3," tegas TGIPF.

Baca Juga: Usung Tagar Usut Tuntas, Aremania Siap Gelar Aksi Damai di Stadion Gajayana

"Sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air."

Pihak PSSI menyatakan belum menerima laporan resmi TGIPF tersebut hingga Senin (17/10/2022) hari ini.

Selain itu, PSSI juga memastikan jawaban atas laporan tersebut baru akan dibuat setelah bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, Selasa (18/10/2022) besok.

Baca Juga: TGIPF Minta Iwan Bule Cs Sadar Diri, PSSI Tak Akan Merespons Desakan Mundur Sampai Bertemu Presiden FIFA